Kunjungi Papua, Jokowi Abaikan Masalah HAM

Kunjungi Papua, Jokowi Abaikan Masalah HAM



KABARLAIN, Manokwari - Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Sentani Jayapura dan Kampanye Politik di Kota Sorong Papua Barat Senin (1/4) kemarin. Kehadirannya di dua Provinsi itu dinilai tidak memberikan perhatian serius soal pelanggaran HAM berat di Nduga Papua. 

"Saya sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari sangat prihatin dengan kunjungan Presiden Republik Indonesia Ir.H.Joko Widodo ke Papua dan Papua Barat yang sama sekali tidak memberi perhatian pada soal dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat di Nduga-Propinsi Papua.," kata Yan Christian Warinussy Selasa (2/4) di Manokwari. 

Warinussy menagih janji Jokowi saat mengumpulkan sejumlah tokoh dari Tanah Papua ke Istana Negara untuk membicarakan dialog damai dalam rangka penyelesaian masalah Papua. 

"Presiden tidak memberi perhatian soal janjinya pada tanggal 15 Agustus 2016 lalu di Istana Merdeka untuk memulai dialog damai dalam rangka penyelesaian masalah di Tanah Papua," ujarnya. 



Dijelaskan Direktur LB3BH Manokwari itu, bahwa dalam kunjungan ke Jayapura dalam rangka tugas kepresidenan maupun ke Sorong dalam kampanye calon Presiden Nomor urut 1, sama sekali tidak terdengar ada pesan-pesan Presiden maupun janji politik dalam penyelesaian kasus pelanggaranan HAM di Tanah Papua. Maupun langkah-langkah penyelesaian damai atas konflik sosial-politik di Tanah Papua melalui jalan damai seperti dialog.

Presiden lebih cepat menyetujui rencana pemekaran wilayah provinsi yang justru melawan keputusannya melakukan moratorium pemekaran dan cenderung merupakan potensi konflik sosial, ekonomi, budaya dan politik baru di tanah Papua. 

"Saya sebagai Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua justru mendesak Presiden Jokowi untuk segera memerintahkan Jaksa Agung RI M.Prasetyo untuk menyelesaikan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM di Tanah Papua sesuai mekanisme hukum nasional," tegasnya

Dalam UU RI No.39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU RI No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Khusus untuk Papua dan Papua Barat, sesuai pula dengan amanat UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua pasal 44 dan pasal 45. 

Presiden Jokowi ditantang oleh para keluarga korban dan kami para aktivis HAM di Indonesia dan dunia untuk mampu memenuhi janjinya pada tanggal 27 Juni 2014 yang lalu di Stadion Mandala Jayapura untuk menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran HAM di Tanah Papua dan mendorong dilaksanakannya dialog damai dengan rakyat Papua.|Adlu Raharusun


Baca Juga
SHARE

Related Posts

Subscribe to get free updates

Posting Komentar

Terpopuler

Wirid Harian

Wirid Harian

Wiridan. Wirid merujuk pada warada (tunggal), artinya hadir. Di berbagai ayat arti wirid …
Janji Allah itu Pasti

Janji Allah itu Pasti

Janji Allah, tepatnya ketentuan Allah, termaktub di surat Al-Maidah:54. Jika pada satu kaum ada yan…