Gubernur Papua Barat: Sistem Noken tidak Berlaku di Papua Barat

Gubernur Papua Barat: Sistem Noken tidak Berlaku di Papua Barat



KABARLAIN, Manokwari - Pemilihan Umum (Pemilu) yang digelar 17 April mendatang di Papua Barat tidak diberlakukan sistem noken atau cara memilih menggunakan pimpinan adat yang lazim dikenal di Tanah Papua. Memilih dengan cara noken tidak ada dasar hukum di Wilayah Papua Barat. 

Hal ini disampaikan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan saat ditemui wartawan Selasa (9/4) di kompleks perkantoran Papua Barat, menurutnya sistim noken  di Wilayah ini tidak memiliki dasar hukum sehingga apabila diberlakukan maka itu sebuah pelanggaran

"Benar kita di Papua Barat tidak berlaku sistim Noken, kalau itu diberlakukan maka kita melanggar aturan atau ketentuan gitu," kata Dominggus Mandacan. 



Sistem pemilihan dengan menggunakan noken kata Gubernur hanya berlaku di Wilayah Provinsi Papua, itupun di beberapa Daerah atau Kabupaten yang ada di pedalaman. 

"Kita di sini tetap menggunakan satu orang menggunakan hak pilih satu suara saat mencoblos didalam TPS," ujarnya. 

Di sisi lain Gubernur Papua Barat juga menghimbau kepada Masyarakat agar memberikan hak suara sesuai dengan pilihan, ia meminta agar jangan sampai Golput

"Kepada masyarakat saya menghimbau agar gunakan hak pilih untuk memilih anggota DPR RI, DPD RI dan DPR Provinsi tetapi juga DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden secara umum bebas namun rahasia," tegas Dominggus.


Terkait dengan persiapan Papua Barat menghadapi Pemilu yang tinggal menghitung hari lagi, Gubernur menyampaikan bahwa saat ini tahapan persiapan sudah mencapai 97,5 persen. 

"Sekali lagi saya tegaskan persiapan kita sudah mencapai 97,5 persen sisah ya tinggal distribusi surat suara, ini nanti menjelang Hari H baru di distribusi ke tingkat PPD." kata Mandacan. 

Sebelumnya Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat, Amus Atkana menegaskan bahwa system Noken tidak diberlakukan dalam Pemilu di Provinsi Papua Barat. Sistem Noken hanya berlaku di Provinsi Papua karena memiliki dasar hukumnya.  

“Saya yakin masyarakat di Papua Barat sudah memahami sistem dalam pemilu, yakni One Man, One Vote atau satu orang memiliki hak satu suara. Tidak ada lagi system Big man sistem ikat atau system Noken,”kata Amus Atkana dalam Rapat Koordinasi Pemimpin Daerah Di Kantor Gubernur Provinsi PB, Senin (9/4/2019).

Sebelumnya pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, jelas Atkana bahwa system Noken tersebut nyaris saja diberlakukan oleh salah satu TPS di Waskuno Kabupaten Kaimana, tetapi dengan penjelasan yang dilakukan pihak penyelenggara Pemilu hingga akhirnya system Noken tersebut tidak digunakan dan menggunakan Kotak Suara.

Dihadapan para Bupati dan Wali Kota se-Papua Barat, Atkana mengharapkan agar semua KPU di Kabupaten dan kota untuk mengawal hal ini, dan tetap menerapkan satu orang  menggunakan hak suaranya. Tidak ada lagi sitem big man, sistem ikat atau sistem noken. Hanya system Demokrasi yang selama ini dikenal masyrakat Ppaua Barat.

Amus menjelasakan bahwa sistem noken adalah suatu sistem yang digunakan dalam Pemilu khusus di Provinsi Papua. Dalam petunjuk teknis (Juknis) KPU Papua Nomor 1 tahun 2013, noken digunakan sebagai pengganti kotak suara.

“Padahal selama ini, noken dikenal sebagai tas khas dari Papua yang di pakai setiap hari dan kebanyakan dibuat oleh perempuan Papua. Pembuatan tas noken biasanya berbahan akar pepohonan ataupun benang,”terang Atkana

Sistem noken lanjut Dia mengatakan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Pilkada di Papua, khususnya untuk masyarakat Papua yang berasal dari Daerah Pegunungan Tengah Papua.|Adlu Raharusun

Baca Juga
SHARE

Related Posts

Subscribe to get free updates

Posting Komentar

Terpopuler