PP Muhammadiyah Desak Presiden Copot Menag

PP Muhammadiyah Desak Presiden Copot Menag

KABARLAIN - Kasus dugaan suap ke Romahurmuziy (Rommy) oleh pejaabat Kanwil Jawa Timur, menjadi isu sentral perbincangan publik hari-hari ini.  Dugaan suap ini mencoreng nama baik Kemenag RI yang nota bene sebuah departemen yang membidangi agama.

Setelah penangkapan Romahurmuziy, KPK bergerak masuk ke Kantor Kementerian Agama dengan menyegel ruangan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan setelah dilakukan upaya paksa penggledehan disita uang ratusan juta dalam bentuk pecahan rupiah dan dollar.

Menghadapi kasus suap Rommy, Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo memberi sorotan khusus terkait kasus tersebut.




“Praktik mega korupsi di Kementerian Agama bukan kali pertama terjadi, pada periode kepemimpinan Suryadharma Ali sebagai Menteri Agama, KPK juga berhasil membongkar korupsi dana haji dan percetakan Al-Quran, yang membuktikan praktik korupsi juga terjadi di kementerian yang mengurusi ummat”, ungkap Trisno.

Dalam pandangan Trisno, kasus operasi tangkap tangan Rommy memperlihatkan betapa rekrutmen, mutasi dan rotasi di pejabat Kementerian Agama sarat dengan permainan kotor.

“Permainan kotor yang melanggar peraturan perundang-undangan, etika hukum, HAM, dan prinsip-prinsip ethics and good goverance," tehas Dekan FH UMY ini.

Oleh karena itu Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah memandang Presiden Jokowi harus mengambil langkah cepat dengan memberhentikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sekaligus mengangkat Menteri Agama baru atau PLT Menteri Agama.

Pengisian kursi Menteri Agama oleh Presiden harus melalui asesmen tim ahli yang yang berasal dari kalangan independen dan non-partai serta tidak primordial. Hal ini sangat mendesak dilakukan Presiden agar Kementerian Agama bebas dari praktik korupsi.

Dengan tahapan dan proses yang demikian, Majelis Hakum dan HAM PP Muhammadiyah berharap ke depannya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen, mutasi, dan rotasi jabatan di lingkungan Kementerian Agama yang berbasis transparansi, kompetensi, dan meritokrasi. Selain itu perlu dievaluasi peraturan Menteri Agama tentang pemilihan dan pengangkatan Rektor di Perguruan Tinggi Agama Islam (UIN, IAIN, dan STAIN) dengan menghapus suara Menteri Agama untuk memulihkan demokrasi di kampus.

“Kami mengapresiasi dan mendukung kerja-kerja KPK dalam mengusut tuntas praktik jual beli jabatan di Kementerian Agama baik mengenai jabatan struktural di pusat dan daerah juga dalam pengangkatan perguruan tinggi di lingkungan Kemenag, dan meminta semua pihak menghormati langkah-langkah KPK. Tapi juga perlu mengingatkan agar KPK tetap menjaga independensi dan profesionalitas dalam menunaikan mandatnya”, ungkapnya.
Baca Juga
SHARE

Related Posts

Subscribe to get free updates

Posting Komentar

Terpopuler

Wirid Harian

Wirid Harian

Wiridan. Wirid merujuk pada warada (tunggal), artinya hadir. Di berbagai ayat arti wirid …
Janji Allah itu Pasti

Janji Allah itu Pasti

Janji Allah, tepatnya ketentuan Allah, termaktub di surat Al-Maidah:54. Jika pada satu kaum ada yan…